Prevalensi perokok dewasa di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia dan stagnan dalam satu dekade terakhir. Apabila kondisi ini masih berlanjut, target RPJMN 2025–2029 yang menargetkan peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Studi ini mengukur beban ekonomi akibat merokok selama satu dekade, mencakup estimasi berbasis data aktual (2019–2025) dan proyeksi 2026–2029, dengan turut memperhitungkan perokok pasif dan mantan perokok.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa beban ekonomi akibat merokok mencapai Rp274 triliun pada 2025, naik 59% dari Rp172 triliun pada 2019, atau setara dengan rata-rata 1,1% PDB per tahun. Sebanyak 92–94% dari beban tersebut bukan biaya berobat, melainkan produktivitas yang hilang akibat kesakitan dan kematian dini pada usia produktif. Tekanannya juga terasa pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di mana klaim BPJS Kesehatan yang diatribusikan pada merokok melonjak dari Rp11,6 triliun (2019) menjadi Rp24 triliun (2025). Tanpa intervensi, beban diproyeksikan terus naik hingga Rp353 triliun pada 2029. Sebaliknya, penurunan prevalensi 1–2 poin persentase per tahun dapat menghindarkan beban ekonomi kumulatif sebesar Rp20,9–33,2 triliun pada 2026–2029, termasuk Rp5,4–8,6 triliun klaim JKN. Ini berarti bahwa semakin cepat intervensi yang lebih agresif dilakukan, semakin besar beban yang bisa dicegah.