Penerapan kebijakan cukai rokok juga seringkali diperdebatkan dan mendapat penolakan, baik dari instansi pemerintah maupun industri rokok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persepsi pemerintah mengenai: tujuan utama kebijakan CHT; faktor pendukung dan penghambat reformasi kebijakan CHT yang berorientasi pada capaian kesehatan tanpa mengabaikan aspek tenaga kerja; dan dukungan pemerintah terhadap penyusunan peta jalan CHT. Harapannya, studi ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan CHT yang lebih progresif dalam mencapai target kesehatan tanpa mengabaikan aspek lain seperti tenaga kerja dan pemasukan negara.

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi terstruktur via Zoom Meeting selama 45 hingga 60 menit. Bagi informan yang tidak menyanggupi sesi wawancara, data diambil melalui survei kualitatif tertulis melalui surat elektronik. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari hingga April tahun 2026. Informan penelitian dipilih lewat purposive sampling dan merupakan perwakilan pemerintah yang memiliki salah satu kriteria, antara lain: terlibat dalam isu CHT minimal tiga tahun, menjabat sebagai pengambil kebijakan, atau aktif berpartisipasi dalam proses kebijakan CHT. Delapan informan dari enam kementerian dan lembaga berpartisipasi, dengan median usia 52 tahun dan median pengalaman di isu CHT sekitar empat tahun. Analisis data dilakukan secara tematik dan iteratif menggunakan buku kode yang telah tersusun dan pendekatan SWOT menggunakan Dovetail dan Google Sheet.

Penelitian ini menemukan bahwa pembuatan kebijakan CHT melibatkan kementerian-kementerian yang memiliki tugas dan fungsi berseberangan dengan isu pengendalian tembakau dan empat pilar pertimbangan yang didominasi aspek non-kesehatan, membuat tarik menarik kepentingan tidak terhindarkan. Hampir seluruh informan berpendapat bahwa tujuan penerapan kebijakan CHT adalah untuk mencapai target kesehatan dan keberlangsungan industri. Namun, keduanya sulit dicapai pada waktu yang bersamaan sehingga saat ini pemerintah cenderung menitikberatkan CHT untuk keberlangsungan industri dan pemasukan negara. Untuk mengubah kebijakan CHT yang lebih mengutamakan target kesehatan, intervensi industri rokok merupakan tantangan terbesar, diikuti dengan benturan tujuan antar maupun internal instansi pemerintah, sumber daya yang terbatas, serta inkonsistensi komitmen politik. Meskipun banyak hambatan, beberapa faktor pendukung teridentifikasi dapat mendorong perubahan CHT yang memprioritaskan kesehatan, yaitu adanya kebijakan dan target yang mengikat instansi, dukungan dari masyarakat dan industri non-tembakau, kebijakan alternatif, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk upaya mitigasi, serta tekanan internasional. Terakhir, pemerintah mendukung pembuatan peta jalan CHT, walau keberlangsungan industri rokok masih menjadi pertimbangan utama selain capaian kesehatan. Maka dari itu, peta jalan perlu mengedepankan pengendalian tembakau dari sudut pandang kesehatan dan menjabarkan upaya mitigasi bagi sektor yang terdampak. Selain itu, peta jalan harus memiliki payung hukum, diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional, serta memuat tahapan dan target kebijakan untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.