Thumbnail
Siaran Pers

Anggaran Jumbo Program Kesehatan Prabowo-Gibran, CISDI Dorong Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola

CISDI Secretariat • 23 Okt 2024

Jakarta, 24 Oktober 2024 - Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola program kesehatan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan anggaran mencapai puluhan triliun, presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran mencanangkan sejumlah program kesehatan yang terbilang ambisius.


Program kesehatan tersebut tercantum dalam Program Prioritas 100 Hari Kerja Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari sudut pandang pembangunan kesehatan, masuknya program kesehatan sebagai program prioritas merupakan satu momentum kebijakan yang penting.


“Kami meyakini tidak ada program yang dapat menjadi solusi tunggal dalam mengatasi masalah kesehatan. Program-program kesehatan prioritas tidak bisa berdiri sendiri dan perlu diintegrasikan dengan penguatan sistem kesehatan,” ungkap Founder dan CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih dalam konferensi persBedah Prioritas Kesehatan 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran: Memperkuat Investasi Layanan Kesehatan Primer” pada Selasa (22/10).


Empat dari tujuh program unggulan pada 100 hari kerja pertama Prabowo-Gibran berkaitan erat dengan kesehatan dan gizi serta berbiaya tinggi, antara lain makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis (Rp 3,2 triliun), peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C (Rp 1,8 triliun), dan penuntasan tuberkulosis (Rp 8 triliun). Bahkan, anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun hanya direncanakan untuk 2025.


Dari segi inovasi, keempat program prioritas kesehatan Prabowo-Gibran sebenarnya bukan program yang benar-benar baru. Skrining kesehatan dan penanganan tuberkulosis, misalnya, selama ini telah dijalankan puskesmas di berbagai daerah. Karena itu, penguatan layanan kesehatan primer–salah satunya puskesmas–merupakan langkah konkret yang dapat diambil pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target keempat program kesehatan tersebut.


“Penguatan layanan kesehatan primer merupakan salah satu upaya esensial untuk memastikan seluruh program prioritas kesehatan dapat terlaksana optimal. Layanan ini menjadi kontak pertama pasien dengan sistem kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, ataupun klinik pratama,” kata Diah.


Untuk memperkuat layanan kesehatan primer dibutuhkan setidaknya dua pendekatan yang bisa dilaksanakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, meningkatkan komitmen pembiayaan dan pendanaan layanan kesehatan primer. “Pemerintah harus memastikan belanja kesehatan berorientasi pada kebutuhan layanan kesehatan primer. Penguatan tata kelola BPJS Kesehatan diperlukan, guna menjadikannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan paket manfaat sekaligus penjamin kualitas layanan,” ujar Diah.  


Kedua, memperbaiki aspek produksi dan distribusi tenaga kesehatan serta mewujudkan kerja layak bagi tenaga dan kader kesehatan. Menurut Diah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif, seperti peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga kesehatan, khususnya yang bekerja di wilayah terjauh, tertinggal, dan terluar (3T). Selain itu, pemerintah perlu memastikan keamanan dan beban kerja tenaga kesehatan.


Pembangunan kesehatan di periode pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi menghadapi tantangan besar, yaitu tata kelola dan pelibatan masyarakat. Dari aspek tata kelola, ada kemungkinan terjadi tumpang tindih regulasi dan kewenangan, termasuk potensi ego sektoral. Sebagai contoh, pada program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu penyelarasan regulasi dan kewenangan dengan lembaga lain, seperti Bappenas, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, dan Kemendesa.


Masih dari segi tata kelola, CISDI menilai penambahan posisi Penasihat Khusus Presiden dalam pemerintahan juga perlu diperjelas. Presiden Prabowo telah melantik tujuh penasihat khusus kemarin. Salah satunya adalah mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.


Diah mengatakan, Penasihat Khusus Presiden seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan kesehatan. Berdasarkan Perpres 137/2024, Penasihat Khusus Presiden diberikan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup oleh kementerian dan instansi lain. Karenanya, alur koordinasi dengan kementerian maupun lembaga negara lain mesti diperjelas untuk memastikan efektivitas tata kelola. “Siapapun orangnya tidak menjadi prioritas, selama sudah ada pembagian tugas yang jelas,” kata Diah.


Selain persoalan tata kelola, ada juga tantangan dari aspek pelibatan masyarakat sipil yang trennya dalam beberapa tahun ke belakang mengalami penurunan.


“Padahal, pelibatan bermakna masyarakat sipil diperlukan agar desain kebijakan dan program kesehatan merefleksikan kebutuhan masyarakat selaku penerima manfaat utama. Pelibatan bermakna juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas sosial dan transparansi publik,” ujar Diah.


Berdasarkan catatan-catatan tersebut, CISDI memberikan tiga rekomendasi bagi program 100 hari kerja dan pemerintahan berjalan, yaitu: 


  1. Memastikan komitmen politik dan anggaran pembangunan kesehatan selama 5 tahun ke depan dan berorientasi pada penguatan layanan kesehatan primer.
  2. Memastikan masyarakat sipil terus mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan Program Prioritas 100 Hari Kerja Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran.
  3. Menjamin adanya mekanisme akuntabilitas publik dan pelibatan bermakna masyarakat sipil agar didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti pendapatnya.


Unduh keterangan lengkap mengenai uraian di atas melalui dokumen:

  1. Buku utama: White Paper untuk Pembangunan Sektor Kesehatan Indonesia (2024-2034)
  2. White Paper untuk Pembiayaan Kesehatan
  3. White Paper untuk Tata Kelola
  4. Seri I Policy Brief Makan Bergizi Gratis


-SELESAI-


Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi non-profit yang bertujuan memajukan pembangunan sektor kesehatan dan penguatan sistem kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi, dan intervensi inovatif yang inklusif dan partisipatif.


Informasi lebih lanjut

Amru Sebayang

Senior Media Officer 

+62 877 8273 4584

Email: media@cisdi.org 

www.cisdi.org



Terbaru