Cukai MBDK Kembali Ditunda, CISDI: Indonesia Berpotensi Rugi Rp 40,6 Triliun Akibat Diabetes

Jakarta, 15 Desember 2025 - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyesalkan keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun 2026. Pemerintah beralasan kondisi ekonomi “belum cukup kuat” dan menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen sebagai prasyarat implementasi kebijakan tersebut.

Usulan cukai MBDK telah diproses sejak 2016 melalui kajian lintas kementerian dan lembaga, menunjukkan komitmen panjang menuju kebijakan fiskal pro-kesehatan. Berbagai studi nasional maupun internasional membuktikan bahwa cukai MBDK efektif menurunkan konsumsi gula, yang merupakan faktor risiko utama obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular lainnya. Sebanyak 106 negara juga sudah menerapkan cukai MBDK dan banyak yang berhasil mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat (World Bank, 2023).

“Keputusan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK dengan berpatokan pada target pertumbuhan ekonomi 6 persen sangat disayangkan. Padahal, minuman berpemanis bukan kebutuhan pokok masyarakat dan justru menjadi faktor risiko meningkatnya beban kesehatan jangka panjang,” kata Nida Adzilah Auliani, Project Lead for Food Policy CISDI.

Kebutuhan penerapan cukai MBDK semakin mendesak karena konsumsi minuman manis di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Sebanyak 68,1 persen atau setara dengan 93,5 juta rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK (Susenas, 2024) dan hampir setengah populasi berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari (Survei Kesehatan Indonesia, 2023).

Selain itu, menurut International Diabetes Federation (IDF), Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Keadaan ini menegaskan pentingnya intervensi untuk menekan konsumsi gula masyarakat. Studi CISDI (2024) menunjukkan bahwa penerapan cukai MBDK dengan menaikkan harga minimal 20 persen berpotensi mencegah lebih dari 3,1 juta kasus diabetes di Indonesia. 

Nida mengatakan kekhawatiran pemerintah mengenai dampak negatif cukai MBDK terhadap ekonomi dipandang kurang beralasan. Studi CISDI (2024) menunjukkan Indonesia justru berpotensi menghemat Rp 24,9 triliun biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan Rp 15,7 triliun kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi dengan memberlakukan cukai minuman manis. 

“Jika ditotal berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) di atas, penundaan cukai minuman manis berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 40,6 triliun akibat diabetes tipe 2. Jika dihitung bersama penyakit tidak menular lainnya, dampak kesehatan dan ekonomi dipastikan jauh lebih besar,” ujar Nida.

Untuk itu, CISDI mengajak publik untuk bersama-sama mendorong pemerintah segera mengesahkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dengan menandatangani petisi di change.org/cukaikanmbdk. CISDI juga merekomendasikan pemerintah mengambil tindakan berikut: 

1. Segera menerapkan cukai MBDK yang menaikkan harga jual produk setidaknya 20 persen.
2. Mengalokasikan pendapatan cukai untuk memperkuat program dan fasilitas kesehatan masyarakat.
3. Menerapkan kebijakan pendukung seperti pelabelan gizi depan kemasan dan pelarangan iklan produk tinggi gula, garam, dan lemak.
4. Meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya konsumsi gula berlebihan.

-SELESAI-

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi non-profit yang bertujuan memajukan pembangunan sektor kesehatan dan penguatan sistem Kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi, dan intervensi inovatif yang inklusif dan partisipatif.

Informasi lebih lanjut

Ori Sanri Sidabutar

Senior Officer for Communication

+62 877 8433 5149

Email: [email protected] 

www.cisdi.org