Siaran Pers

Satu Tahun Prabowo-Gibran: Delapan Tuntutan Pemerhati Kesehatan untuk Penguatan Perlindungan Rakyat dari Penyakit Tidak Menular

CISDI Secretariat • 22 Okt 2025

Jakarta, 23 Oktober 2025 - Menandai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sebanyak 32 organisasi pemerhati kesehatan masyarakat hari ini membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah untuk segera menegakkan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit tidak menular (PTM) melalui pengendalian konsumsi tembakau serta produk pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL).

Tuntutan ini disampaikan melalui konferensi pers dan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Tuntutan ini diawali dengan fakta bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan serius. Penyakit tidak menular telah menyumbang 73% penyebab kematian di Indonesia (WHO, 2018). Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk penyakit katastropik meningkat sebesar 43%, mencapai Rp32 triliun, terutama untuk penyakit terkait obesitas, diabetes melitus, dan hipertensi.

“Setiap tahunnya, setidaknya 270 ribu penduduk Indonesia kehilangan nyawa akibat konsumsi rokok dan pola makan tidak sehat, dengan kerugian ekonomi makro sebesar Rp184 triliun - Rp410 triliun. Karena itu, 32 organisasi pemerhati kesehatan masyarakat menyerukan delapan tuntutan untuk perlindungan rakyat Indonesia dari penyakit tidak menular,” ujar dr. Febtusia Puspitasari, Sp.JP, FIHA dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dalam konferensi pers di gedung Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Jakarta, Kamis (23/10).

Konsumsi produk tembakau serta makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak, ditambah akses terhadap lingkungan yang tidak sehat, memperparah situasi tersebut. Namun, satu tahun setelah pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih belum dijalankan secara nyata.

Sebaliknya, sejumlah kebijakan justru menunjukkan keberpihakan terhadap industri produk adiktif, termasuk industri tembakau dan pangan ultra-proses seperti minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), yang bertentangan dengan semangat perlindungan kesehatan publik.

“Kesehatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan kepentingan industri. Penerapan PP Kesehatan adalah hak konstitusional warga negara, bukan opsi politik,” tegas Magdalena Sitorus, Ketua Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T).

Oleh karena itu, koalisi organisasi kesehatan masyarakat menyuarakan delapan tuntutan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menciptakan lingkungan yang melindungi rakyat dari penyakit tidak menular, yaitu:

Menerbitkan aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Menaikkan tarif cukai rokok secara signifikan dan menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai 2026;
Memberantas rokok ilegal dengan sistem pelacakan dan penelusuran yang transparan dan efektif;
Menetapkan batas maksimal kadar nikotin dan tar dengan larangan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik, serta batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan dan siap saji;
Menerapkan standarisasi kemasan rokok dan label peringatan di depan kemasan produk tinggi GGL;
Memperkuat pembatasan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, rokok elektronik, dan pangan tinggi GGL;
Memperluas dan memperkuat penerapan serta penegakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Pangan Sehat; dan
Melindungi kebijakan kesehatan bebas dari intervensi industri.

Tuntutan ini ditandatangani secara resmi oleh perwakilan 32 organisasi pemerhati kesehatan masyarakat dalam kegiatan “Konsolidasi Tuntutan: Penguatan Perlindungan dari Konsumsi Gula, Garam, Lemak, dan Rokok kepada Pemerintahan Prabowo–Gibran” di gedung Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Penandatanganan dilakukan usai proses konsolidasi dan kesepakatan bersama untuk merumuskan agenda masyarakat sipil dalam mendorong implementasi penuh PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan penerapan kebijakan fiskal kesehatan melalui penerapan cukai rokok dan cukai MBDK.

“Kami mendesak pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat, bukan pada industri. Setiap hari tanpa kebijakan tegas berarti kehilangan nyawa dan masa depan bangsa,” tutup Ir. Aryana Satrya, M.M., Ph.D., IPU, ASEAN Eng, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI).

LAMPIRAN PETISI

Tuntutan Satu Tahun Prabowo-Gibran

Untuk Perlindungan Rakyat dari Penyakit Tidak Menular

Tiap Tahunnya, Setidaknya 270.000 Rakyat Indonesia Kehilangan Nyawa Akibat Konsumsi Rokok dan Pola Makan Tidak Sehat dengan Kerugian Ekonomi Makro Mencapai Rp 410 triliun. Tiga Puluh Dua Organisasi Pemerhati Kesehatan Masyarakat Menyerukan 8 Tuntutan untuk Perlindungan Rakyat Indonesia dari Penyakit Tidak Menular.

Terlalu banyak nyawa yang terenggut sia-sia akibat lambatnya Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih menjalankan kebijakan kesehatan pengendalian konsumsi rokok dan pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Beban ekonomi masyarakat juga terus bertambah karena belanja kebutuhan pokok rumah tangga tergerus untuk membeli produk-produk tidak sehat. Lambatnya aksi penyelenggara negara tidak lepas dari campur tangan industri rokok dan pangan yang mengutamakan kepentingan komersial daripada kesehatan rakyat.

Kami mendesak Pemerintah Prabowo-Gibran untuk segera:

Menerbitkan aturan turunan dari PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
Menaikkan tarif cukai rokok secara signifikan dan menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai 2026;
Memberantas rokok ilegal dengan sistem pelacakan dan penelusuran yang transparan dan efektif;
Menetapkan batas maksimal kadar nikotin dan tar dengan larangan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik, serta batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan dan siap saji;
Menerapkan standardisasi kemasan rokok dan label peringatan di depan kemasan produk tinggi GGL;
Memperkuat pembatasan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, rokok elektronik, dan pangan tinggi GGL;
Memperluas dan memperkuat penerapan serta penegakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Pangan Sehat; dan
Melindungi kebijakan kesehatan bebas dari intervensi industri.

Kesehatan rakyat adalah hak warga negara dan modal produktivitas, bukan komoditas. Setiap penundaan berarti semakin banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI)
Aliansi Penyakit Tidak Menular Indonesia (Aliansi PTM Indonesia)
Aliansi Akademisi Komunikasi Indonesia untuk Pengendalian Tembakau (AAKIPT)
Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
Center for Indonesian Medical Students’ Activities (CIMSA)
Center for Tobacco Control Studies Aceh (CTCS Aceh)
Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)
Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)
Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC)
Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T)
Komite Nasional Pengendalian Tembakau
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
No Tobacco Community (NoTC)
Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI)
Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
Perkumpulan Wicara Esofagus Indonesia (PWEI)
Center of Human Economic and Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB Ahmad Dahlan Jakarta)
Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI)
Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI)
Smoke Free Jakarta (SFJ)
Social Force in Action for Tobacco Control (SFA for TC)
Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI)
Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT)
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Yayasan Lentera Anak (YLA)
Yayasan Kanker Indonesia (YKI)
Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan KAKAK)