Babak Baru Perjalanan PUSPA: Mengukuhkan Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Layanan Kesehatan Primer

Tantangan kesehatan semakin kompleks dewasa ini. Untuk mengatasinya, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat mengupayakan bermacam program pembangunan.

Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan perubahan positif melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Di antara berbagai program itu, tersebutlah program Puskesmas Terpadu dan Juara atau PUSPA yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama CISDI. 

PUSPA berupaya meningkatkan layanan kesehatan primer 280 puskesmas di 22 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Program yang telah berjalan sejak 2021 ini hendak memulihkan layanan kesehatan primer pasca pandemi COVID-19, menguatkan kapasitas puskesmas, serta menguatkan layanan esensial.

Penyelenggaraan PUSPA ditujukan meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) serta meningkatkan partisipasi aktif tenaga kesehatan. Melalui program PUSPA, puskesmas diharapkan bisa menjadi pemberi layanan yang optimal dan responsif terhadap perubahan.

Dikarenakan luasnya tujuan program, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama CISDI menyelenggarakan Lokakarya Keberlanjutan Program PUSPA di Kota Bandung pada 18-19 September 2023.

Pertemuan Perencanaan Penguatan Keberlangsungan Program PUSPA yang dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan berbagai kota dan kabupaten di Kota Bandung, 18-19 September 2023. (Dok: CISDI)

Lokakarya dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dari delapan wilayah intervensi. Delapan wilayah itu adalah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Melalui kegiatan ini, CISDI membagikan pembelajaran dan praktik baik penguatan layanan kesehatan primer. Adapun, Bappeda Jawa Barat yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) memberikan bimbingan teknis perencanaan, pelembagaan, penganggaran, dan pengendalian penguatan layanan Kesehatan sesuai ketentuan berlaku. 

Kementerian Kesehatan tak ketinggalan menyampaikan gambaran mengenai tantangan kesehatan ke depan dan prioritas program kesehatan saat ini. Materi tersebut disampaikan oleh Junghans Sitorus, MKM (Epidemiolog Senior Direktorat Pengelola Imunisasi) dan Resti Dwi Hasriani, SKM, M.KKK, M.Epid (Epidemiolog Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular).

Dalam lokakarya ini, para peserta menyatakan dibutuhkan sekretariat bersama untuk mengikat komitmen penguatan layanan kesehatan primer bersama berbagai unsur masyarakat. Komitmen ini dimulai dari Dinas Kesehatan yang juga melibatkan organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga swasta.

Antusiasme Pemerintah Daerah Menyambut PUSPA

Selama berjalan tiga tahun terakhir, program PUSPA telah banyak membantu kinerja puskesmas di wilayah-wilayah intervensi. Karenanya, sejumlah pemerintah kota maupun kabupaten tertarik untuk meneruskan program ini di daerahnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr. Uus Supangat, misalnya, menyampaikan komitmen menguatkan layanan kesehatan primer pada 2024. Ia menyebutkan bahwa penguatan layanan kesehatan primer di Kota Tasikmalaya akan mengadopsi praktik baik PUSPA dalam tata kelola program.

Perwakilan Dinas Kesehatan berkomitmen melanjutkan inisiatif PUSPA pada wilayah kerja masing-masing. (Dok: CISDI)

Komitmen ini akan diwujudkan melalui penempatan tenaga ahli kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan yang fokus mengembangkan dan memantau evaluasi serta pembelajaran program.

Berkenaan dengan intervensi penguatan layanan Kesehatan primer, dr. Uus mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya akan fokus melibatkan masyarakat atau kader kesehatan.

Kader kesehatan dipandang strategis karena mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai organisasi perangkat daerah, sehingga ke depan dapat disusun logical framework bersama untuk kader kesehatan di Kota Tasikmalaya.

Antusiasme penguatan layanan kesehatan primer juga dilontarkan perwakilan Kota Banjar. Mereka berencana menerapkan inovasi PUSPA terbaik di seluruh puskesmas di wilayah kerja mereka.

Pemerintah Kota Banjar hendak mendekatkan akses layanan kesehatan pada gizi dan penyakit tidak menular melalui mobilisasi kader kesehatan. Semenjak Program PUSPA dilaksanakan, Kota Banjar berhasil meningkatkan standar pelayanan minimum (SPM) hipertensi, diabetes melitus, dan usia produktif.

Antusiasme ini merupakan langkah awal yang baik. Tetapi perlu didukung kepemimpinan yang baik pula. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam upaya penguatan layanan kesehatan primer (PHC) melalui skema desentralisasi kesehatan.

Desentralisasi yang melibatkan pemindahan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dari otoritas pusat ke tingkat lokal bertujuan meningkatkan penyediaan layanan kesehatan.

Perlu pembuktian kepemimpinan agar mendukung terwujudnya komitmen ini. Realisasi kepemimpinan yang efektif adalah melalui perencanaan strategis, komitmen anggaran, alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas, akuntabilitas, pelibatan masyarakat, pengembangan kebijakan, inovasi dan adaptasi model atau resep program PUSPA.

Pengelolaan program PUSPA di Provinsi Jawa Barat memang telah berakhir pada 2023. Namun, keberlanjutannya diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota yang telah menjadi lokus program PUSPA. Keberlanjutan program PUSPA tentu juga menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan masalah kesehatan di daerah tersebut.

CISDI mendukung keberlanjutan program PUSPA di kabupaten/kota yang telah telah terlibat menyusun Buku Pedoman Adopsi dan Kontekstualisasi Program PUSPA. Buku ini menjelaskan langkah-langkah dari mulai tahapan inisiasi dan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi hingga pengelolaan kemitraan dan media.

Informasi mengenai PUSPA lebih lengkap bisa dilihat dalam Buku Pedoman Adopsi dan Kontekstualisasi Program PUSPA berikut ini.

Tentang PUSPA

Puskesmas Terpadu dan Juara atau PUSPA merupakan program kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) untuk memperkuat peran layanan kesehatan primer. Pada 2023, Program PUSPA diselenggarakan pada 8 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk 90 puskesmas.