Riset Terbaru CISDI: 64 Persen Perokok Aktif Dukung Harga Rokok Dimahalkan

Jakarta, 28 Oktober 2026 —Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) merilis tiga riset terbaru yang mengkaji persepsi publik terhadap kenaikan harga rokok, dampak ekonomi dari kenaikan harga rokok, serta hambatan dan dukungan terhadap peta jalan cukai hasil tembakau.

Riset pertama berkaitan dengan dukungan publik, CISDI menggunakan data potong lintang (cross-sectional) dengan total 500 responden dan menemukan 7 dari 10 orang mendukung kenaikan cukai dan harga rokok. Bahkan, sebanyak 64 persen responden perokok aktif menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

“Dukungan masyarakat terhadap kenaikan cukai dan harga rokok sudah terlihat, termasuk dari kelompok perokok aktif. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk tidak lagi menunda reformasi cukai dengan alasan minimnya dukungan masyarakat,” ungkap peneliti CISDI, Bintang Qanitah Putri, dalam konferensi pers di kantor CISDI, Rabu, 28 Oktober 2026.

Bintang mengatakan, pemerintah selama ini menolak usulan kenaikan cukai disertai penyederhanaan lapisan tarif karena berbagai dalih, di antaranya minimnya dukungan masyarakat, dampak terhadap ekonomi dan lapangan pekerjaan. Padahal, usulan kenaikan cukai terhambat oleh konflik kepentingan antara upaya memprioritaskan kesehatan masyarakat atau mendukung industri tembakau.

Temuan riset CISDI memperlihatkan kenaikan cukai dan harga rokok bukan kebijakan yang pasti ditolak masyarakat, sebagaimana kerap digambarkan dalam perdebatan publik. Karenanya, CISDI mendesak Kementerian Keuangan segera memahalkan harga rokok melalui perbaikan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kenaikan tarif yang signifikan dan penyederhanaan lapisan tarif akan mendorong kenaikan harga sehingga mengurangi konsumsi serta melindungi kesehatan masyarakat. 

“Dukungan terhadap kenaikan harga tertinggi lebih banyak muncul ketika tujuan kebijakannya ditekankan sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan komitmen pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat, semakin besar dukungan mereka terhadap kenaikan harga rokok,” ujar Bintang.

Temuan riset CISDI lainnya juga menjawab kekhawatiran pemerintah mengenai dampak makroekonomi reformasi cukai rokok. Alih-alih merugikan perekonomian, kenaikan tarif dan penyederhanaan lapisan tarif cukai justru berpotensi memberikan dampak makroekonomi yang positif.

Ekonom Kesehatan CISDI, Zulfiqar Firdaus, mengatakan reformasi cukai melalui kenaikan tarif rata-rata 50% dan penyederhanaan lapisan tarif dari 8 menjadi 4 diproyeksikan menurunkan konsumsi rokok sebesar 10,1%, menambah penerimaan cukai Rp109,6 triliun, meningkatkan output ekonomi Rp315,1 triliun, dan pendapatan rumah tangga Rp81,7 triliun. 

“Reformasi cukai juga berpotensi menciptakan hingga 1,14 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor tanpa dampak negatif terhadap lapangan kerja dalam jangka pendek, termasuk di industri tembakau. Namun, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan transisi bagi pekerja sektor tembakau dalam jangka panjang,” kata Zulfiqar.

Zulfiqar menekankan dampak reformasi cukai perlu dilihat tidak hanya dari sisi industri tembakau, tetapi juga dari potensi peningkatan penerimaan negara, pertumbuhan sektor ekonomi lain, dan penciptaan lapangan kerja.

“Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih luas dan perlindungan kesehatan masyarakat dalam menerapkan reformasi cukai secara terukur dan berkelanjutan. Jadi dampak kenaikan cukai tidak seharusnya langsung diasumsikan melemahkan ekonomi,” ujar Zulfiqar.

Meski dukungan publik dan potensi manfaat ekonomi telah teridentifikasi, reformasi cukai masih menghadapi persoalan mendasar dalam tata kelola kebijakan. Studi kualitatif CISDI berjudul Tujuan Kesehatan yang Terpinggirkan dan Intervensi Industri Tembakau: Hambatan, Dukungan, dan Peta Jalan untuk Kebijakan Cukai Tembakau menemukan indikasi konflik dan tarik-menarik antara tujuan kesehatan dan keberlangsungan industri.

Studi tersebut juga mengidentifikasi intervensi industri tembakau, penolakan dari instansi pemerintah lain, keterbatasan sumber daya untuk memperkuat argumen berbasis bukti, serta perubahan komitmen kepemimpinan sebagai hambatan bagi reformasi cukai hasil tembakau.

Peneliti CISDI, Gea Melinda, mengatakan pemerintah perlu membenahi tata kelola kebijakan cukai agar mandat kesehatan tidak terus terpinggirkan oleh kepentingan sektoral. Menurut Gea, pemerintah harus memastikan kesehatan menjadi pilar utama kebijakan cukai, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan membangun peta jalan yang mengikat, transparan, serta dilengkapi langkah mitigasi bagi pekerja dan sektor yang terdampak.

“Temuan kami menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan cukai, termasuk indikasi intervensi industri tembakau dan belum konsistennya komitmen politik. Ketika kepentingan industri terus menjadi pertimbangan utama, tujuan pengendalian konsumsi produk berisiko tidak dapat dicapai secara optimal,” ujar Gea.

Berbekal tiga riset terbaru ini, CISDI kembali mendesak Kementerian Keuangan untuk segera menaikkan tarif cukai rokok secara signifikan. Kementerian Keuangan juga perlu menyederhanakan struktur lapisan tarif secara menyeluruh tanpa menambah lapisan baru yang berpotensi mendorong konsumen beralih ke rokok yang lebih murah.

SELESAI

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah pusat kepakaran yang bertujuan memajukan pembangunan sektor kesehatan dan penguatan sistem kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi, dan intervensi inovatif yang inklusif dan partisipatif.

Tentang Koalisi SOS: Koalisi Save Our Surroundings (SOS) adalah gerakan organik dengan lebih dari 3.000 anggota dan 50 organisasi dari berbagai latar belakang, berkomitmen menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat. Fokus SOS meliputi delapan pilar: kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, kebijakan publik, budaya sosial baru, dan perlindungan anak.

Melalui pendekatan kolaboratif dan kreatif, SOS mendorong penguatan kebijakan gaya hidup sehat serta kesadaran publik akan pentingnya ruang hidup bersih. Koalisi ini mengajak pembuat kebijakan dan seluruh masyarakat bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, berdaya, dan terlindungi dari dampak rokok.